TAHUN KETIGA PENELITIAN IKP DI SULAWESI TENGAH

TAHUN KETIGA PENELITIAN IKP DI SULAWESI TENGAH**

Rahmat Bakri**

TAHUN ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan penelitian IKP (Indeks Kemerdekaan Pers). Penelitian ini dilaksanakan Dewan Pers sejak tahun 2016. Merekam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kemerdekaan pers dari tiga dimensi, yakni politik/lingkungan fisik, ekonomi, dan hukum. Pada ketiga dimensi inilah problematika pers berdialektika dengan ruang dan waktu.

Pada penelitian tahun 2016 yang merekam peristiwa-peristiwa 2015, Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-15 dari 24 provinsi yang menjadi lokasi survei dengan total skor 61.44 (situasi sedang/agak bebas). Tahun 2017 yang merekam peristiwa-peristiwa 2016, Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-22 dari 30 provinsi yang menjadi lokasi survei dengan total skor 65.70 (situasi sedang/agak bebas).   

Nilai yang diperoleh Sulawesi Tengah selama dua kali survei selalu di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2016 memperoleh skor 63.44 dan tahun 2017 memperoleh skor 68.95. Meskipun dengan skor yang lebih tinggi dari Sulawesi Tengah tapi capaian nasional berkenaan dengan kemerdekaan pers masih dalam derajat yang sama,  yakni sedang/agak bebas. Ada 12 provinsi yang sudah mencapai situasi baik/cukup bebas. Aceh memperoleh nilai tertinggi pada 2017 yakni 81.55 dan Kalimantan Barat pada tahun 2016 dengan skor 75.68.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, meskipun skornya meningkat pada tahun 2017 dibanding 2016, tapi memperlihatkan pergeseran skor antartiga dimensi. Tahun 2016, ekonomi menjadi dimensi dengan skor tertinggi, menyusul dimensi politik dan dimensi hukum. Tahun 2017 menunjukkan hasil yang sebaliknya. Dimensi ekonomi berada pada urutan terendah di bawah dimensi hukum dan politik.

Gejala ini mengonfirmasikan bahwa persoalan pers di Sulawesi Tengah memasuki kecenderungan umum yang dihadapi pers dewasa ini. Fakta ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah sudah memasuki fase, di mana tantangan media justeru lebih dominan dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi, baik secara internal maupun eksternal. Dibanding persoalan politik dan hukum yang biasanya bersumber dari pihak eksternal (negara, pemerintah, atau partai politik).

Hasil IKP 2018 yang merekam peristiwa-peristiwa tahun 2017,  saat ini masih dalam proses perampungan. Wawancara terhadap 12 informan ahli yang merepresentasikan aktor negara, kelompok bisnis, dan social society telah dilaksanakan. Sebagian dari informan ahli adalah yang sudah terlibat sejak tahun 2016 dan 2017 serta sebagian lainnya baru terlibat dalam IKP 2018.

Mereka dipilih berdasarkan pengalaman dan pemahaman reflektif tentang isu-isu pers di Sulawesi Tengah. Selain itu, tim peneliti menyiapkan data-data sekunder terkait dengan indikator-indikator yang diukur pada setiap dimensi. Keterpaduan antara data yang disiapkan tim peneliti dengan pengalaman dan pemahaman informan ahli diharapkan menghasilkan informasi yang akurat dan kredibel.

Selama tahun 2017 masih terjadi kekerasan fisik dan intimidasi terhadap wartawan. Masih ada pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk memberhentikan langganan suatu media di seluruh instansi pemerintah di bawahnya. Padahal pembayaran langganan media bersumber dari dana publik dan informasi (masukan dan kritik) dari media dibutuhkan pejabat pemerintah untuk memvalidasi berbagai kebijakannya. Kita tunggu hasil IKP 2018.

*Tulisan ini dimuat di Harian Radar Sulteng edisi Senin, 6 Agustus 2018.

**Penulis adalah Koordinator Peneliti Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018.