HUKUM YANG MELINDUNGI

HUKUM YANG MELINDUNGI

Oleh

RAHMAT BAKRI

                                                                                                                                 

PERLINDUNGAN hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Perbincangan tentang perlindungan hukum sudah dimulakan sejak hukum itu ada. Bahkan hukum dipikirkan dan diadakan, tidak lain untuk memberikan perlindungan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Disebabkan aktivitas manusia yang begitu dinamis, sangat terbuka ruang di mana suatu aktivitas tidak cukup mendapat perlindungan. Maka ketika masyarakat berubah, hukum pun harus berubah.      

Awal Juli lalu, saya bertindak sebagai moderator dalam seminar uji sahih rancangan undang-undang perlindungan pasien yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Media Center Universitas Tadulako. Ada kebutuhan untuk membentuk undang-undang tersendiri yang materi muatannya mengatur perlindungan pasien.

Dibutuhkan undang-undang tersendiri, karena sejumlah undang-undang yang terkait, dinilai belum menjamin dan memastikan adanya perlindungan pasien. Undang-undang yang akan dibentuk,  hendak mengatur upaya perlindungan pasien secara lebih komperensif. Salah satunya, membentuk badan perlindungan pasien.

Pertengahan Agustus 2018, pada focused group discussion informan ahli penelitian indeks kemerdekaan pers di Sulawesi Tengah tahun 2018, isu perlindungan hukum juga sempat mengemuka. Muncul gagasan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap narasumber berita. Pengaturan tentang ini luput dalam undang-undang pers kita.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hanya mengatur tentang perlindungan hukum bagi wartawan. Ternyata dalam praktik kekinian, bukan hanya wartawan yang rentan dengan intimidasi. Para narasumber berita pun potensial untuk mengalaminya. Padahal wartawan tidak bisa bekerja tanpa sumber-sumber berita sehingga perlindungan terhadap wartawan mestinya satu paket dengan perlindungan terhadap narasumbernya.

Pekan lalu, di Graha Pena Radar Sulteng, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Indonesia Corruption Watch, menyosialisasikan dan menggalang dukungan masyarakat sipil tentang pentingnya instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap ahli. Khususnya ahli/akademisi yang membantu KPK dalam penyidikan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Gagasan ini muncul setelah ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang membantu KPK dalam kasus mantan Gubernur Sulawesi Tenggara justeru digugat ke pengadilan. Ada kekhawatiran gugatan tersebut akan menjadi preseden sehingga tidak ada lagi ahli yang bersedia membantu tugas-tugas aparat penegak hukum karena terancam oleh risiko untuk dipersoalkan secara hukum.

Kebutuhan akan perlindungan terhadap pasien, perlindungan terhadap narasumber berita, maupun perlindungan terhadap ahli, muncul seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Hukum harus mampu merespons kebutuhan tersebut. Baik hukum dalam makna pembentukan peraturan perundang-undangan, praktik pemerintahan, maupun praktik peradilan. Agar hukum hadir melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang.

*Dimuat di Harian Radar Sulteng edisi Senin, 10 September 2018.