PERDA SYARIAH BUKAN TERMINOLOGI HUKUM

PEMERINTAH membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda). Dari perspektif hukum, kebijakan pemerintah ini dapat dipersoalkan. Bila merujuk pada rezim hukum pemerintahan daerah, pemerintah (Mendagri) memang memiliki kewenangan membatalkan Perda. Bila merujuk pada rezim hukum perundang-undangan, Perda hanya dapat dibatalkan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung.

Baca selengkapnya di file PDF berikut.