HAK DIPILIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

HAK DIPILIH SEBAGAI 
HAK ASASI MANUSIA

Rahmat Bakri

HAK setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) maka pembatasan terhadap hak untuk dipilih harus dilakukan dengan undang-undang. Demikian ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip negara hukum dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan tradisi hukum Anglo-Xason beririsan pada adanya perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Bahkan HAM menjadi irisan antara prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Dua prinsip dasar inilah yang menjadi rumusan awal konstitusi kita. Pada prinsip ini pula, konstitusi kita menemukan esensi konstitusionalismenya. Yakni suatu jaminan atas perlindungan HAM yang dijalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh pemerintah.

Prinsip dasar ini perlu ditegaskan kembali agar kita berhukum secara tertib. Ketidakpahaman kepada prinsip dasar bernegara dapat menimbulkan disorder dalam perumusan aturan hukum dan pelaksanaannya. Ketidakpedulian terhadap prinsip dasar bernegara, potensial membuat silau para penyelenggara negara. Seolah-olah sudah menjalankan hukum dengan sangat progresif padahal justeru makin jauh dari esensi hukum itu sendiri. 

Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, melalui proses uji materil harus dipandang sebagai upaya untuk kembali ke jalan konstitusi. Pembatasan yang ditentukan dalam PKPU agar partai politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon legislatif merupakan kekerasan terhadap hak untuk dipilih sebagai bagian dari HAM.

Tidak ada perdebatan dan keraguan bahwa narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi merupakan kejahatan yang melanggar HAM secara luas dan berdimensi jangka panjang. Tapi menoleransi pembatasan hak yang tidak dilakukan dengan undang-undang sama dengan membiarkan tangan-tangan kekuasaan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Tindakan seperti ini memiliki daya rusak yang sangat dahsyat bagi bangunan negara hukum dan demokrasi kita.   

Kita berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali fokus pada tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang memfasilitasi hak warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak perlu ada tendensi untuk memasuki domain yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang, pengadilan, dan partai politik.

Dalam Pemilu, rakyat yang memegang kendali untuk melakukan transfer kedaulatan. Tugas negara melalui penyelenggara Pemilu adalah memfasilitasi warga negara yang memiliki hak dipilih dan memilih untuk menggunakan haknya dalam suatu kesetaraan politik. Sebab inilah yang disebut David Beetham sebagai prinsip inti demokrasi, yakni popular control dan political equality.

*Dimuat di Harian Radar Sulteng, Senin, 24 September 2018.

**Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako/Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

***Ilustrasi: TribunMedan.com